diajeng.id - Maskulinitas sering kita asumsikan sebagai sesuatu yang muncul secara alamiah. Padahal, sifat ini dibentuk oleh relasi sosial, budaya, dan bentuk kekuasaan yang senantiasa dinamis. Cara laki-laki memaknai kuasa dan kepemimpinan pun seharusnya bisa diubah menjadi lebih inklusif.
Namun, diskursus tentang maskulinitas biasanya mentok pada bagaimana laki-laki seharusnya bersikap. Pada waktu sama, persoalan maskulinitas lekat dengan bagaimana kekuasaan bekerja, siapa yang mendapat kesempatan untuk memimpin, serta bagaimana demokrasi dijalankan.
Hal tersebut diangkat dalam webinar bertajuk Masculinity, Democracy and Peace Membangun Kepemimpinan Inklusif yang berlangsung Jumat (8/10). Webinar ini adalah bagian dari persiapan International Conference on Transforming Masculinities yang akan diselenggarakan pada 5-6 Februari 2027 di Yogyakarta oleh Rifka Annisa Women’s Crisis Center didukung oleh Aliansi Laki-laki Baru (ALLB), Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.
Forum kali ini mempertemukan dosen Filsafat UGM Rachmad Hidayat Ph.D., dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr. Nur Iman Subono, M. Hum., dan co-founder Rifka Annisa Dra. Hj. Latifah Iskandar untuk membahas hubungan antara maskulinitas, kekuasaan, demokrasi serta peluang dalam menghadirkan bentuk kepemimpinan yang inklusif.
Bagi Rachmad Hidayat, pembahasan maskulinitas tidak cukup dilihat dari bagaimana laki-laki memimpin. Maskulinitas terbentuk melalui norma, nilai, praktik dan perilaku.
Salah satu contohnya adalah anggapan bahwa laki-laki identik dengan kekuatan fisik. Padahal, Rachmad menuturkan, temuan medis selama ini menunjukkan bagaimana laki-laki “lebih rentan secara biologis”.
Kontradiksi yang terlihat menunjukkan bahwa gambaran laki-laki yang kuat tidak selalu berasal dari kondisi alamiah, melainkan dari bagaimana masyarakat membentuk gambaran tentang maskulinitas.
Lebih lanjut, Rachmad menegaskan bahwa maskulinitas juga bukan sesuatu yang niscaya atau pasti. Kita perlu melihatnya sebagai produk budaya yang terakumulasi sebagaimana selama ini diiklankan dalam film, sastra dan kebudayaan populer lainnya. Maka maskulinitas penting untuk dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, terus berubah berdasarkan keadaan, ruang, waktu serta relasi sosial.
Tak hanya itu, Rachmad juga menjelaskan bahwa maskulinitas banyak berkaitan dengan identitas dan superioritas. Gagasan tersebut kemudian mulai masuk ke dalam ruang yang paling akrab dan intim, yaitu keluarga.
“Hal ini terjadi karena maskulinitas menjadikan laki-laki sebagai ikon kekuasaan dan kepemimpinan,” tegas Rachmad.
Apabila pola tersebut berulang, tidak mengherankan kepemimpinan jadi mudah dikaitkan dengan dominasi atau kekuasaan. “Semakin mainstream suatu maskulinitas, maka maskulinitas itu akan berwujud semakin dominan,” ujar Rachmad.
Maka Rachmad melihat perlunya membangun maskulinitas yang tidak menempatkan satu gender di atas yang lain., “Maskulinitas seharusnya setara dan tidak dominan antara satu dengan yang lainnya.”
Dalam konteks itulah, maskulinitas yang sehat menjadi syarat penting untuk menjalankan kepemimpinan yang sehat pula. Bagi Rachmad, kepemimpinan tidak harus menjadikan orang lain sebagai objek kekuasaan.
“Kepemimpinan non-dominative memiliki sifat yang lebih engaging yang mana menjadikan entitas lain bukan sebagai objek, namun sama-sama sebagai subjek,” ujar Rachmad.
Mendiskusikan maskulinitas berarti kita juga harus siap untuk mempertanyakan kembali cara kekuasaan dijalankan. Kepemimpinan tidak harus selalu dibangun melalui dominasi atau kebutuhan untuk selalu berada di atas orang lain. Dengan relasi yang setara, kita berupaya untuk membuka banyak ruang dan kesempatan agar semua individu terlibat.
Demokrasi yang sehat tidak hanya berhasil mengusung pemimpin yang berkualitas, tetapi juga pemimpin yang menjalankan mandat kekuasaannya tanpa menutup ruang atau kesempatan bagi orang lain.
Mengubah cara pandang laki-laki terhadap dirinya sendiri saja tidak cukup. Kita juga perlu meninjau ulang bagaimana dominasi selama ini dianggap wajar, baik dalam relasi sehari-hari maupun dalam cara kita memahami kepemimpinan. Menurut Rachmad, kepemimpinan yang setara dan inklusif baru bisa dimulai ketika kita tidak lagi merasa harus selalu berada di atas orang lain untuk bisa memimpin.
Penulis: Arrazani Hafidza
Editor: Sekar Kinasih
