diajeng.id - Diskusi tentang korelasi maskulinitas dengan kesehatan mental tidak berhenti pada dinamika psikologis individu laki-laki belaka, tetapi juga perlu dilihat dari berbagai dimensi, mulai dari relasi kuasa, keadilan gender, hukum, serta pengalaman mendampingi penyintas kekerasan.
Pengacara sekaligus dosen di Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanti Eddyono menyebutkan bahwa hegemoni maskulinitas berhubungan erat dengan angka Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
"Kalau kita lihat data statistik, survei pengalaman hidup perempuan yang sifatnya rutin, itu terlihat nyata mengalami kekerasan berbasis gender," ujar Sri Wiyanti saat menjadi pembicara di Seminar Hybrid bertema "Beyond 'Be Strong': Maskulinitas dan Kesehatan Mental Laki-laki” yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center pada Jumat (4/9/2026).
Menurut data CATAHU Komnas Perempuan, pelaporan KBG terhadap perempuan menunjukkan tren meningkat.
"Data tertinggi korban usianya usia 25-40, sementara pelaku tertinggi usianya juga 25-40 tahun dan nyata bahwa memang maskulinitas itu terbentuk sejak kita lahir," ucap perempuan yang akrab disapa Iyik ini.
Konstruksi gender tradisional secara timpang menempatkan laki-laki di ranah publik sebagai kepala keluarga produktif, sementara perempuan di ranah domestik.
Lebih lanjut, Iyik menegaskan pentingnya positive masculinity sebagai alternatif untuk maskulinitas yang inklusif, penuh empati, mempromosikan relasi egaliter, dan menolak kekerasan.
Menurutnya, penghentian kekerasan tidak bisa hanya mengandalkan pemberdayaan perempuan, melainkan harus dibarengi penguatan laki-laki untuk mentransformasi cara pandangnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Rifka Annisa, Indiah Wahyu Andari, membagikan pengalamannya mendampingi para penyintas di ruang konseling.
Indiah menjelaskan bagaimana doktrin "be strong" pada laki-laki sering termanifestasi secara konfliktual saat memasuki relasi berpasangan.
"Tuntutan untuk selalu dominan, tidak boleh menangis, dan harus mengendalikan situasi kerap membuat emosi tertekan yang akhirnya dilampiaskan lewat bentuk kontrol berlebihan hingga kekerasan," kata Indiah.
Dalam sebuah kasus nyata yang ditangani Rifka Annisa, Indiah menceritakan tentang pengalaman seorang ibu mengungsi ke shelter akibat kekerasan dan kontrol ketat dari suaminya terhadap pakaian, makanan, hingga lingkungan sosialnya.
Menariknya, penyintas masih melihat suaminya sebagai "orang baik jika tidak marah" karena menyadari sang suami juga pernah menjadi korban kekerasan dari ayahnya di masa lalu.
Atas hal tersebut, Indiah menggarisbawahi prinsip penting, bahwasanya memahami kerentanan tidak sama dengan memaklumi kekerasan (understanding vulnerability ≠ excusing).
"Tapi ini juga bukan pembenaran ya, karena pelaku harus bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi atas tindakan kekerasan yang diperbuatnya," tegas Indiah.
Transformasi yang ditawarkan mencakup perubahan fundamental dalam bertindak, dari menuntut untuk mengontrol menjadi membangun kesepakatan bersama, dari harus selalu menang menjadi ruang negosiasi, serta menghargai otonomi pasangan.
Pelibatan laki-laki dalam gerakan kesetaraan gender sangat penting karena laki-laki merupakan bagian dari persoalan sekaligus bagian dari solusinya.
Namun, pelibatan tersebut tidak boleh menjadikan laki-laki sebagai satu-satunya pusat, melainkan harus tetap menempatkan keselamatan, hak, dan pemulihan perempuan sebagai prioritas utama.
"Ini mungkin jadi satu renungan buat kita, apakah transformasi ini bisa membuat perempuan dan anak-anak memang benar-benar merasa aman?" tukasnya.
Transformasi maskulinitas sejati hanya akan berhasil jika empati dan akuntabilitas berjalan beriringan demi terciptanya relasi yang aman, adil, dan setara bagi semua.
Artikel terkait lainnya juga bisa dibaca di sini.
Editor: Sekar Kinasih
