Menuju konten utama

Perempuan Pembela HAM: Menolak Diam, Melawan Ketidakadilan

Dalam rangka menyambut International Women Human Rights Defenders Day, berikut 10 perempuan pembela HAM yang kiprahnya patut kita teladani dan apresiasi.

Perempuan Pembela HAM: Menolak Diam, Melawan Ketidakadilan
Header Diajeng Perempuan Pembela HAM. foto/istockphoto

diajeng.id - Setiap 29 November, dunia memperingati International Women Human Rights Defenders Day atau Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Momen ini memperingati perjuangan perempuan yang berupaya melindungi hak-hak manusia di tengah kemelut berbagai persoalan sosial.

Menurut definisi dari laman United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), pembela HAM adalah orang-orang yang memperjuangkan dan melindungi HAM melalui cara-cara damai. Upaya mereka mencakup pendampingan korban kekerasan, pendokumentasian pelanggaran HAM, hingga mengadvokasikan perubahan kebijakan pemerintah. Namun, perjuangan pembela HAM tersebut tidak selalu berjalan aman, terutama bagi perempuan.

Mengutip data dari laman artikel UN Women, survei Kvinna till Kvinna Foundation pada 2023 terhadap 458 perempuan pembela HAM menunjukkan bahwa tiga dari empat responden pernah mengalami ancaman atau pelecehan akibat pekerjaan mereka. Hampir satu dari empat responden menerima ancaman pembunuhan, sementara 37 aktivis pernah selamat dari percobaan pembunuhan.

Ancaman tersebut bahkan berujung pada hilangnya nyawa. Front Line Defenders mencatat 300 aktivis HAM terbunuh sepanjang 2023, termasuk 49 perempuan.

Sementara Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders (IM-Defensoras) mendokumentasikan lebih dari 35 ribu serangan terhadap 8.926 perempuan pembela HAM di lima negara sepanjang 2012-2023, termasuk 200 kasus pembunuhan.

Di tengah berbagai risiko tersebut, perempuan tetap mengambil peran dalam memperjuangkan keadilan. Dalam rangka memperingati International Women Human Rights Defenders Day, berikut sepuluh perempuan pembela HAM yang kiprahnya patut kita teladani dan apresiasi.

Marielle Franco (Brasil)

Marielle Franco merupakan aktivis HAM dan politikus asal Brasil yang tumbuh besar di Complexo da Maré, salah satu kawasan favela di Rio de Janeiro.

Pengalaman hidup di lokasi yang rentan dengan bentrokan senjata dan kekerasan aparat memupuk kepeduliannya terhadap masyarakat marginal.

Pada 2016, Marielle terpilih menjadi anggota dewan untuk kota Rio de Janeiro dengan perolehan suara terbanyak urutan kelima. Sebagai satu-satunya perempuan kulit hitam dari 51 anggota dewan, Marielle aktif memperjuangkan hak masyarakat favela, perempuan, komunitas LGBTQ+, serta kelompok minoritas lainnya.

Namun, perjuangan Marielle terhenti setelah dia dibunuh pada 14 Maret 2018. Marielle ditembak oleh dua orang tak dikenal ketika berada di dalam mobil bersama sopirnya, Anderson Pedro Gomes, yang turut tewas dalam serangan tersebut.

Sebelum meninggal, Marielle dikenal sebagai tokoh yang sangat vokal mengkritik kekerasan polisi dan operasi militer di kawasan favela. Bahkan, sehari sebelum pembunuhan, Marielle sempat mempertanyakan jumlah korban yang kerap berjatuhan di favela.

Kematiannya kemudian menjadi sorotan internasional sekaligus mengingatkan dunia akan risiko yang dihadapi perempuan pembela HAM saat memperjuangkan hak kelompok marginal.

Nadia Murad (Irak)

Berasal dari komunitas Yazidi di Kocho, Sinjar, Irak Utara, Nadia Murad dikenal sebagai aktivis HAM yang memperjuangkan hak perempuan dan penyintas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Pada Agustus 2014, kelompok ISIS menyerang kampung halamannya, membunuh ibu dan enam saudara laki-lakinya, kemudian membawa Nadia sebagai tawanan untuk dijadikan budak seksual.

Setelah berhasil melarikan diri dan mengungsi ke Jerman pada 2015, Nadia mulai menyuarakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak perempuan Yazidi.

Nadia kemudian menyampaikan kesaksiannya di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mendorong pertanggungjawaban atas kejahatan seksual yang dilakukan ISIS.

Pada 2016, Nadia ditunjuk sebagai Duta Kehormatan UNODC pertama untuk Martabat Penyintas Perdagangan Manusia. Nadia juga mendirikan Nadia’s Initiative, organisasi yang berfokus pada pemulihan penyintas serta pembangunan kembali komunitas Yazidi di Sinjar. Atas perjuangannya, Nadia menerima Nobel Perdamaian pada 2018 bersama Denis Mukwege.

Melalui advokasinya, Nadia terus mendorong agar kekerasan seksual dalam konflik bersenjata diakui sebagai kejahatan yang harus mendapatkan keadilan.

Den Upa Rombelayuk (Indonesia)

Den Upa Rombelayuk atau yang akrab disapa Ibu Den, merupakan salah satu tokoh perempuan yang memperjuangkan hak masyarakat adat di Indonesia.

Berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, Den Upa telah aktif dalam kegiatan sosial sejak muda dan mulai terlibat dalam gerakan masyarakat adat bersama suaminya, Sombolinggi, sejak sebelum 1999.

Di tengah situasi Orde Baru yang membatasi ruang gerak ekspresi masyarakat, Den Upa turut menjadi tuan rumah pertemuan para pejuang masyarakat adat dan mengagas lahirnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 1999. Den Upa kemudian dipercaya menjadi Koordinator Dewan AMAN periode 1999-2003.

Selain memperjuangkan hak masyarakat adar, Den Upa juga berupaya memastikan perempuan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Den Upa menghidupkan kembali tradisi Kombangan, forum musyawarah masyarakat Toraja, dengan melibatkan perempuan yang sebelumnya tidak mendapat ruang dalam pertemuan tersebut.

Usahanya sempat mendapat penolakan dari warga laki-laki, tetapi dia terus mengadvokasikan agar perempuan dapat menyampaikan pendapat dalam kebijakan desa. Den Upa juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Nanggala pada 1992 dan menerima fellowship dari Ashoka pada 2004 atas kiprahnya memberdayakan perempuan.

Den Upa meninggal dunia pada 2 Juni 2019 dalam usia 74 tahun, akan tetapi dedikasinya dalam memperjuangkan hak masyarakat adat dan kesetaraan perempuan tidak akan pernah boleh dilupakan dari riwayat gerakan masyarakat adat Indonesia.

Estu Rakhmi Fanani (Indonesia)

Estu Rakhmi Fanani merupakan aktivis perempuan dan pembela HAM asal Indonesia yang mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan hak perempuan dan kelompok rentan.

Sejak 1990-an, Estu bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta untuk memberikan pendampingan hukum kepada perempuan korban kekerasan. Estu juga aktif di sejumlah organisasi, seperti JALA PRT, Kalyanamitra, CEDAW Working Group Indonesia, dan YAPESDI.

Melalui berbagai organisasi tersebut, Estu turut mendorong kesadaran mengenai hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Salah satu kontribusi penting Estu adalah keterlibatannya dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum menjadi inisiatif DPR RI. Estu juga memperjuangkan perubahan kebijakan, termasuk amandemen Undang-Undang Perkawinan agar lebih berkeadilan bagi perempuan.

Estu meninggal dunia pada 17 April 2020 akibat sindrom mielodisplasia yang dideritanya. Meski telah berpulang, dedikasinya dalam mendampingi korban kekerasan dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan tetap menjadi bagian penting dari gerakan perempuan pembela HAM di Indonesia.

Nankinga Rebecce Olivia (Uganda)

Akses terhadap pendidikan, informasi, dan ruang publik yang inklusif masih menjadi tantangan bagi komunitas Tuli dan penyandang disabilitas.

Di Uganda, Nankinga Rebecca Olivia mengambil peran dalam memperjuangkan hak kelompok tersebut melalui kegiatan advokasi. Nankinga bekerja bersama Uganda National Association for the Deaf (UNAD) dengan mengadakan lokakarya dan berbagai program edukasi di komunitas.

Dalam kegiatan tersebut, Nankinga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Sebagai perempuan yang memiliki dua disabilitas, yakni Tuli dan disabilitas fisik, Nankinga juga menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan advokasinya. Salah satu tantangan yang kerap dialami adalah kesulitan berkomunikasi ketika mengikuti kegiatan atau bertemu dengan banyak orang.

Selain itu, Nankinga menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang mempertanyakan tujuan pekerjaannya. Meski demikian, Nankinga terus mendorong agar penyandang disabilitas, khususnya komunitas Tuli, memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses hak dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Aminata Savané (Pantai Gading)

Aminata Savané merupakan aktivis inklusi digital asal Pantai Gading yang memperjuangkan akses dan keamanan ruang digital bagi perempuan, anak-anak, serta kelompok muda yang kurang terlayani.

Sebagai Wakil Presiden Centre Marée de Lumière, Aminata mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat memiliki keterampilan untuk menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab.

Ketertarikannya pada isu tersebut bermula pada 2020, ketika pandemi COVID-19 membuat informasi palsu menyebar luas di internet. Saat itu, Aminata terpilih sebagai salah satu dari 100 anak muda dalam program Young Bloggers yang diinisiasi UNICEF.

Melalui program tersebut, Aminata belajar membuat konten-konten bermuatan positif, memeriksa fakta, dan menyebarkan informasi yang akurat. Pengalaman itu mendorongnya untuk memperluas akses pendidikan digital bagi generasi muda di negaranya.

Bersama Centre Marée de Lumière, Aminata mengembangkan program Digital O’Féminin Tour yang memberikan pelatihan teknologi kepada perempuan muda di berbagai daerah terpencil. Program tersebut juga dilengkapi dengan sesi kepemimpinan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta. Hingga awal 2026, lebih dari 600 perempuan telah mengikuti pelatihan tersebut.

Pada 2025, Aminata menerima penghargaan Young Activist Summit Laureate dan menjadi orang Pantai Gading pertama yang meraihnya sejak penghargaan tersebut diluncurkan pada 2019. Meski demikian, Aminata masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan dana untuk menjalankan program organisasinya.

Candice Chirwa (Afrika Selatan)

Candice Chirwa merupakan akademisi, penulis, dan aktivis gender asal Afrika Selatan yang memperjuangkan hak kesehatan menstruasi dan akses terhadap produk menstruasi.

Candice dikenal sebagai Minister of Menstruation—Menteri Menstruasi—karena kiprahnya dalam menghapus stigma menstruasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi perempuan.

Ketertarikannya pada isu tersebut berawal dari pengalaman pribadi saat mengalami menstruasi pertama pada usia 10 tahun. Karena minimnya informasi, Candice merasa takut dan malu membicarakan perubahan pada tubuhnya.

Pengalaman tersebut mendorong Candice untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh edukasi menstruasi yang tepat.

Pada 2018, Candice mendirikan QRATE, organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan kesehatan menstruasi dan seksual bagi anak muda. Melalui program Period Positivity, Candice mengadakan lokakarya dan kampanye untuk mengajak masyarakat membicarakan menstruasi secara terbuka.

Candice juga melibatkan laki-laki dalam edukasi tersebut agar isu kesehatan menstruasi tidak hanya dianggap sebagai urusan perempuan.

Dalam menjalankan advokasinya, Candice kerap menghadapi penolakan dari kelompok konservatif yang masih menganggap menstruasi sebagai hal tabu. Meski demikian, Candice gigih mengupayakan penghapusan period poverty (kemiskinan menstruasi) dan memperjuangkan akses terhadap produk menstruasi, informasi kesehatan, serta fasilitas sanitasi yang layak.

Narges Mohammadi (Iran)

Narges Mohammadi merupakan aktivis HAM asal Iran yang memperjuangkan hak perempuan, kebebasan berekspresi, serta penghapusan hukuman mati. Narges mulai aktif menyuarakan kesetaraan gender sejak menjadi mahasiswa pada 1990-an.

Pada 2003, Narges bergabung dengan Defenders of Human Rights Center (DHRC), organisasi yang memberikan pendampingan kepada aktivis dan tahanan politik.

Melalui organisasi tersebut, Narges terlibat dalam kerja-kerja mendokumentasikan pelanggaran HAM dan mengkritik praktik penyiksaan terhadap tahanan, khususnya perempuan.

Perjuangannya membuat Narges berulang kali berhadapan dengan aparat pemerintah Iran. Narges pernah ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara karena aktivitas pembelaan HAM yang dilakukannya. Meski berada di balik jeruji besi, Narges tetap menyuarakan penolakan terhadap hukuman mati dan mendukung gerakan perempuan Iran.

Atas perjuangannya melawan penindasan terhadap perempuan serta membela HAM dan kebebasan, Narges menerima Nobel Perdamaian pada 2023.

Dalam wawancara bersama The Guardian yang diterbitkan pada 6 Oktober 2026, Narges menceritakan kekerasan yang dialaminya saat ditangkap pada Desember 2025. Narges mengaku dipukul berulang kali oleh aparat keamanan hingga mengalami luka di kepala dan sekujur tubuh. Meski mengalami pusing, mual, dan muntah, ia tetap ditempatkan di sel isolasi selama dua bulan.

Narges mengaku khawatir jika harus kembali ke penjara karena pengobatannya belum selesai. Namun, ancaman tersebut tidak membuatnya berhenti memperjuangkan HAM.

“Saya selalu memilih untuk tetap tinggal di Iran, dan saya tetap memilih untuk tinggal sekarang,” ujarnya kepada The Guardian. Narges juga menyampaikan harapannya kepada generasi muda dan perempuan Iran yang terus memperjuangkan hak-hak mereka.

Laxmi Agarwal (India)

Pengalaman menjadi penyintas serangan air keras tidak membuat Laxmi Agarwal berhenti memperjuangkan hak perempuan di India.

Pada 2005, ketika berusia 15 tahun, Laxmi diserang oleh seorang laki-laki setelah menolak lamaran pernikahan. Serangan tersebut menyebabkan luka serius pada wajah dan tubuhnya.

Selain menjalani berbagai operasi, Laxmi juga menghadapi stigma dan penolakan masyarakat terhadap penyintas serangan air keras.

Pada usia 19 tahun, Laxmi mengajukan gugatan kepentingan publik ke Mahkamah Agung India untuk mendesak pemerintah memperketat aturan penjualan air keras. Upayanya turut mendorong lahirnya kebijakan pada 2013 yang mengatur pembelian dan penjualan zat korosif, termasuk kewajiban mencatat identitas pembeli. Mahkamah Agung juga memperkuat ketentuan kompensasi bagi penyintas.

Perjuangannya tidak berhenti pada perubahan kebijakan. Laxmi turut bekerja bersama Chhanv Foundation untuk membangun dukungan bagi penyintas, termasuk melalui Sheroes Hangout, kafe yang dikelola oleh para penyintas serangan air keras di Agra.

Atas perjuangannya, Laxmi menerima International Women of Courage Award dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2014. Kisah hidupnya juga menginspirasi film Chhapaak yang dibintangi Deepika Padukone.

Leymah Gbowee (Liberia)

Perang saudara yang melanda Liberia sejak 1989 mendorong Leymah Gbowee untuk terlibat dalam perjuangan perdamaian. Aktivis perempuan asal Liberia ini awalnya bekerja sebagai pekerja sosial dan konselor trauma bagi mantan tentara anak.

Dari pengalamannya mendampingi korban konflik, Leymah melihat besarnya dampak perang terhadap perempuan dan anak-anak

Pada 2003, Leymah menginisiasi Women of Liberia Mass Action for Peace, gerakan yang menyatukan perempuan Kristiani dan Muslim untuk menuntut penghentian perang saudara. Ribuan perempuan mengikuti aksi damai, doa bersama, dan demonstrasi di Monrovia. Leymah juga memimpin delegasi perempuan ke Ghana untuk mendesak pihak-pihak yang bertikai agar mencapai kesepakatan damai.

Gerakan tersebut turut berkontribusi pada upaya untuk mengakhiri perang saudara Liberia pada 2003.

Atas perannya dalam memperjuangkan perdamaian dan hak perempuan, Leymah menerima Nobel Perdamaian pada 2011 bersama Ellen Johnson Sirleaf dan Tawakkol Karman. Leymah juga mendirikan Gbowee Peace Foundation Africa pada 2012 untuk menyediakan kesempatan pendidikan dan pengembangan kepemimpinan bagi perempuan, anak perempuan, serta kaum muda.

Melalui berbagai upaya tersebut, Leymah terus mendorong keterlibatan perempuan dalam membangun perdamaian dan menentukan masa depan masyarakatnya.

Baca juga artikel terkait SUPPLEMENT CONTENT atau tulisan lainnya dari Arrazani Hafidza

diajeng.id - Binar
Kontributor: Arrazani Hafidza
Penulis: Arrazani Hafidza
Editor: Sekar Kinasih