diajeng.id - Sejarah perjuangan bangsa Indonesia kerap diingat melalui nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Padahal, perempuan juga mengambil peran penting dalam berbagai perjuangan, mulai dari perlawanan terhadap kolonialisme, pendidikan, diplomasi, hingga memperjuangkan hak-hak pekerja.
Dalam konteks pencatatan sejarah nasional, kontribusi perempuan tidak selalu mendapatkan ruang yang setara. Pengalaman dan kepemimpinan mereka rentan dipinggirkan, bahkan dianggap tidak cukup penting untuk dikenang sebagai bagian dari perjuangan bangsa.
Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah pahlawan perempuan yang diakui negara masih sekitar 8,33 persen dari keseluruhan 216 pahlawan nasional. Angka tersebut memperlihatkan ketimpangan pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam sejarah Indonesia.
Persoalan ini dibahas dalam webinar bertajuk “Pustaka, Kuasa, dan Ingatan: Menghidupkan Kembali Perjuangan Pahlawan Perempuan dalam Gelar Nasional” yang diselenggarakan Komnas Perempuan bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Selasa (10/11).
Menghadirkan Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Prof. Melani Budianta, serta Pustakawan Layanan Koleksi Buku Langka Perpusnas Regina Savitri, diskusi ini membahas pentingnya menghidupkan kembali sejarah perjuangan perempuan melalui pengakuan, dokumentasi, dan ingatan kolektif.
Ketimpangan Pengakuan Perempuan dalam Sejarah Nasional
Dalam sesi diskusi, Daden Sukendar menjelaskan bahwa perhatian terhadap pahlawan perempuan bukan semata-mata bentuk penghormatan kepada tokoh masa lalu.
Upaya tersebut juga menjadi cara untuk mengoreksi penulisan sejarah yang selama ini lebih banyak menempatkan laki-laki sebagai pusat perjuangan.
Menurut Daden, di samping mendampingi laki-laki dalam perjuangan, perempuan juga memiliki kepemimpinan, keberanian, dan kontribusi tersendiri dalam membangun bangsa.
Daden menilai, rendahnya representasi perempuan dalam daftar pahlawan nasional juga membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengenali berbagai bentuk perjuangan.
Kepahlawanan selama ini cenderung dikaitkan dengan perlawanan bersenjata, padahal perjuangan perempuan juga berlangsung melalui pendidikan, kebudayaan, dan gerakan sosial.
Dalam diskusi tersebut, Daden mengangkat tiga tokoh perempuan dengan latar perjuangan berbeda, yakni Ratu Kalinyamat, Rahmah El Yunusiyah, dan Marsinah.
Ratu Kalinyamat dikenal melalui kepemimpinannya sebagai penguasa Jepara sekaligus diplomasi dan perlawanan terhadap kolonialisme Portugis, Rahmah El Yunusiyah memperjuangkan akses pendidikan perempuan melalui pendirian Diniyah Putri di Padang Panjang pada 1923, sementara Marsinah adalah pejuang buruh perempuan yang menuntut keadilan dan pemenuhan hak pekerja.
Ketiganya memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin dan memperjuangkan perubahan di berbagai bidang.
“Perjuangan atau kepahlawanan perempuan itu tidak bisa dinomorduakan. Artinya, ini setara dengan perjuangan kelompok laki-laki,” tegas Daden.
Daden mengingatkan bahwa pengakuan negara melalui gelar pahlawan nasional belum tentu membuat masyarakat mengenal dan memahami perjuangan tokoh tersebut. Maka proses pengenalan sejarah perlu dilanjutkan melalui pendidikan dan ruang-ruang publik agar nilai perjuangan perempuan tidak berhenti pada pemberian gelar semata.
Daden menambahkan, Komnas Perempuan telah mengangkat sekitar 24 tokoh perempuan sejak 2021 sebagai bagian dari upaya memperluas pengenalan terhadap sejarah kepahlawanan perempuan.
Patriarki dan Definisi Kepahlawanan yang Sempit
Sementara Prof. Melani Budianta melihat ketimpangan tersebut melalui sejarah panjang menguatnya budaya patriarki. Melani menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara pada masa prakolonial, termasuk dalam bidang kepemimpinan, agama, ekonomi, dan diplomasi.
Mengacu pada kajian sejarawan Anthony Reid mengenai Asia Tenggara pada periode 1450-1680, Melani menyebut perempuan pernah memiliki ruang yang besar dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, posisi tersebut perlahan mengalami penyempitan seiring menguatnya patriarki, masuknya pengaruh kolonial, serta berkembangnya modernitas yang menempatkan perempuan di ranah domestik.
“Lalu juga penguasa kolonial, ya, waktu itu penguasa kolonial ikut meminggirkan perempuan itu dengan berbagai regulasinya. Kemudian patriarki juga menguat dengan masuknya modernitas.” tutur Melani.
Cara pandang tersebut membuat pekerjaan perempuan di ranah domestik cenderung tidak dianggap sebagai bagian dari sejarah. Padahal, perempuan juga berperan dalam menjaga keberlangsungan perjuangan melalui pekerjaan logistik, perawatan, dan menyediakan kebutuhan bagi mereka yang berada di medan pertempuran.
Melani menceritakan pengalamannya ketika menguji sebuah penelitian sejarah mengenai peran perempuan dalam menyediakan makanan bagi para pejuang kemerdekaan. Penelitian tersebut sempat dipertanyakan oleh seorang penguji laki-laki karena dianggap hanya membahas kegiatan memasak.
Padahal, tanpa dukungan logistik, para pejuang tidak akan memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan.
“Kalau logistik itu tidak dilakukan, bagaimana perang bisa terjadi? Bagaimana kekalahan bisa terjadi? Bagaimana bisa bertahan orang? Nah, dalam reformasi, kita ingat perempuan-perempuan yang membuat nasi bungkus, membagikan kepada mahasiswa—orang-orang yang merawat, perawat-perawat, yang tidak tercatat namanya,” tegas Melani.
Menurut Melani, pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana bias patriarki masih memengaruhi cara seseorang menentukan peristiwa yang dianggap layak dicatat sebagai sejarah.
Melani menekankan pula bahwa kepahlawanan tidak seharusnya hanya dilekatkan kepada tokoh besar atau orang yang memiliki kedudukan tinggi. Perempuan yang memperjuangkan kehidupan keluarganya, membuka ruang pendidikan, hingga membantu orang lain juga membawa nilai-nilai kepahlawanan.
“Kita semua bisa menjadi pahlawan. Tidak perlu menunggu diakui negara,” tegas Melani.
Melani juga mengaitkan perjuangan Marsinah dengan persoalan perempuan pekerja yang masih berlangsung hingga sekarang. Ingatan terhadap Marsinah, kata Melani, seharusnya menjadi pengingat atas ketidakadilan terhadap buruh dan perempuan yang belum terselesaikan, termasuk isu terkait upah, kekerasan, diskriminasi, dan keterbatasan perlindungan di tempat kerja.
Merawat Arsip dan Membuka Akses Publik
Selain persoalan pengakuan, merawat arsip menjadi tantangan lain dalam menghidupkan kembali sejarah perempuan.
Regina Savitri menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab untuk menyimpan, merawat, dan menyediakan akses terhadap berbagai sumber sejarah, termasuk arsip mengenai perjuangan perempuan.
Dalam pandangan Regina, tantangan dalam mengenalkan sejarah tidak berhenti pada upaya mendorong generasi muda tertarik membaca, tetapi juga menunjukkan relevansi atau keterkaitan sejarah dengan hidup mereka pada masa kini.
Regina menjelaskan bahwa koleksi sejarah yang berusia puluhan hingga ratusan tahun sering dianggap sulit dijangkau karena bahasa dan kondisi fisiknya.
Maka dari itulah, Perpusnas mengembangkan pendekatan yang dapat mendekatkan koleksi tersebut kepada masyarakat.
Salah satu upaya Perpusnas adalah digitalisasi dan pengalihbahasaan arsip. Melalui tim Naskah Nusantara, Perpusnas memiliki tenaga sejarawan dan penerjemah yang bertugas mengalihbahasakan naskah atau arsip berbahasa asing sebelum dialihmediakan ke bentuk yang lebih mudah diakses.
Namun, Regina mengingatkan bahwa digitalisasi tidak boleh mengabaikan upaya pelestarian dokumen asli, “Ada dua hal yang harus berjalan beriringan, yaitu menyelamatkan fisik koleksi dan menghidupkan kembali informasi yang terkandung di dalamnya.”
Menurut Regina, koleksi sejarah tidak cukup hanya disimpan dengan baik. Informasi di dalamnya perlu disebarluaskan, terutama pada generasi muda, supaya mereka dapat mengenali tokoh-tokoh perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Dalam upayanya menjangkau generasi muda, Regina menilai Perpusnas memanfaatkan media yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Konten digital dan promosi melalui berbagai platform dapat menjadi cara untuk memperkenalkan koleksi sejarah dengan pendekatan yang lebih menarik.
Regina juga mendorong masyarakat yang ingin menelusuri sejarah tokoh perempuan dari daerah masing-masing untuk memanfaatkan katalog daring Perpusnas maupun berkonsultasi langsung dengan pustakawan.
Penulis: Arrazani Hafidza
Editor: Sekar Kinasih
