Menuju konten utama
Asesmen "WISe Index"

Urgensi Penguatan Praktik Bisnis Responsif Gender di Indonesia

WISe Index, asesmen perusahaan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik bisnis, dikembangkan oleh CARE dan Tirto.id dengan dukungan Kemen PPPA.

Urgensi Penguatan Praktik Bisnis Responsif Gender di Indonesia
Webinar Kerja Sama KemenPPPA, Tirto, Diajeng, dan CARE Indonesia berlangsung pada Selasa, 7 Juli 2026 dengan tema "Memperkuat Praktik Bisnis yang Responsif Gender untuk Daya Saing Berkelanjutan". FOTO/Diajeng Tirto

diajeng.id - CARE Indonesia, Tirto.id, Diajeng, didukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menyelenggarakan webinar bertajuk “Memperkuat Praktik Bisnis yang Responsif Gender untuk Daya Saing Berkelanjutan” pada Selasa, 7 Juli 2026.

Sesi webinar ini mengulas WISe (Workplace Inclusion and Safe Spaces) Index, sebuah inisiatif yang dikembangkan oleh CARE dan Tirto.id untuk mendorong penguatan praktik bisnis yang lebih responsif gender.

WISe Index dirancang sebagai mekanisme asesmen yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai ruang refleksi, baseline, sekaligus landasan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik bisnis mereka.

Webinar ini merupakan bagian dari upaya outreach dan onboarding peserta, sekaligus tindak lanjut atas dukungan Kemen PPPA terhadap pengembangan program tersebut.

Sesi dibuka dengan pemaparan Eni Widiyanti, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I dari Kemen PPPA.

Eni mengungkapkan, posisi perempuan Indonesia dalam konteks pembangunan masih banyak diwarnai dengan tantangan.

Menurut Global Gender Gap Index dari World Economic Forum pada 2025, Indonesia berada peringkat 97 dari 148 negara.

Dari empat indikator dalam indeks tersebut, penyumbang kesenjangan gender terbesar di Indonesia berhubungan dengan kepemimpinan politik dan partisipasi serta kesempatan ekonomi.

Eni juga menggarisbawahi ketertinggalan perempuan dari laki-laki dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), “TPAK laki-laki selama lima belas tahun sudah menyentuh 80 persen, sementara TPAK perempuan hanya berkisar 50 persen.”

Persentase TPAK perempuan Indonesia bahkan masih lebih rendah daripada negara-negara jiran di ASEAN.

Penyebabnya multifaktor. Eni menyebut kaitannya dengan kerja perawatan yang dibebankan secara tidak proporsional terhadap perempuan dan tidak dikategorikan sebagai kerja produktif. Ada pula indikasi kasus-kasus kekerasan di tempat kerja sehingga perempuan berhenti bekerja.

Alasan lainnya bisa juga berkaitan dengan kegagalan tempat kerja untuk lebih responsif gender. “Perempuan hamil dan melahirkan tidak diberikan cuti yang cukup, kemudian tidak diberi waktu untuk laktasi dan sarana untuk memerah ASI di tempat kerja,” jelas Eni.

Isu lain terkait ketenagakerjaan adalah kesenjangan upah. Selama ini, perempuan mendominasi sektor pekerjaan berupah rendah.

Padahal, selaras dengan temuan McKinsey Global Institute, Indonesia berpotensi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan hingga 135 miliar dolar pada 2025 apabila TPAK perempuan meningkat dan ada lebih banyak perempuan yang bekerja penuh waktu serta berkarier di sektor-sektor dengan produktivitas tinggi.

Sebagai anggota G20, lanjut Eni, Indonesia berkomitmen mendorong praktik ketenagakerjaan yang lebih responsif gender.

Komitmen ini tecermin dalam berbagai kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, bebas dari diskriminasi, serta memberikan kesempatan setara bagi perempuan untuk berkembang.

Namun, upaya untuk mewujudkan itu semua tidak bisa bergantung sepenuhnya pada satu pihak. “Nah, pemerintah Indonesia tidak bisa sendiri. Makanya kita perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, profesional, dunia usaha, media,” lanjut Eni.

Kolaborasi CARE dan Tirto.id melalui program asesmen gender WISe Index ini Eni apresiasi sebagai upaya yang sinergis untuk meningkatkan implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam mewujudkan tempat kerja inklusif dan berkelanjutan.

Webinar KemenPPPA CARE

Webinar kerja sama KemenPPPA, Tirto, Diajeng, dan CARE berlangsung pada Selasa, 7 Juli 2026. FOTO/Diajeng Tirto

Urgensi pendekatan responsif gender dalam praktik bisnis menjadi fokus CARE Indonesia yang juga menjadi kategori penilaian dalam WISe.

Hasil implementasi dari berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan mendorong kesetaraan gender yang dijalankan CARE Indonesia menekankan bahwa pendekatan bisnis yang responsif gender telah berkembang dari sekadar isu sosial menjadi kebutuhan strategis.

Selain didukung oleh regulasi nasional yang semakin kuat dalam melindungi pekerja perempuan, partisipasi perusahaan penting dijalankan untuk menunjukkan transparansi, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap pemenuhan hak-hak pekerja yang juga muncul dari tuntutan pembeli, investor, lembaga keuangan, dan regulator untuk menunjukkan transparansi, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di tempat kerja dan belum terpenuhinya sejumlah hak pekerja perempuan masih ditemui menjadi tantangan.

Survei Better Work terhadap 67 pabrik garmen di Jabodetabek menunjukkan bahwa 82 persen pabrik belum menyediakan kesempatan jeda menyusui, 13 persen belum memberikan waktu istirahat sesuai ketentuan, dan 30 persen belum menyediakan cuti menstruasi.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan dan implementasi perlindungan pekerja sebagai bagian dari praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk bagi perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok global dan menerapkan standar Environment, Social & Governance (ESG).

WISe Index sebagai kolaborasi CARE Indonesia dan Tirto dengan dukungan Kementerian PPA bisa jadi alternatif sertifikasi yang tidak kalah bermanfaatnya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Melalui WISe Index, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko-risiko bisnis yang belum terlihat, menentukan prioritas investasi, memenuhi ekspektasi pasar global dalam standar ESG, dan meningkatkan kinerja bisnis melalui produktivitas dan retensi talenta.

Tahapan asesmen WISe Index cukup sederhana.

Lima puluh persen komponen penilaian berasal dari self-assessment yang dilakukan oleh pihak perusahaan lewat submisi dokumen, sementara sebagian lainnya dipenuhi melalui verifikasi oleh tim tim CARE Indonesia dan panel independen.

Kerangka penilaian WISe Index terdiri atas enam komponen; kepemimpinan dan kebijakan, lingkungan kerja aman bebas KBG, sistem pengaduan, kesetaran peluang karier, kategori fasilitas dukungan pekerja perempuan, dan inisiatif berbasis gender di ekosistem dan rantai pasok.

Setiap komponen kerangka penilaian WISe Index dilandasi oleh regulasi dari lembaga kredibel, di antaranya peraturan International Labour Organization (ILO) dan berbagai perundangan-undangan nasional seperti Kepmenaker 88/2023 dan Inpres 9/2000.

Berdasarkan hasil asesmen, perusahaan yang berpartisipasi di WISe Index dapat menerima satu atau lebih lencana penghargaan (badge) yang terdiri atas empat level; pemula, gender-sensitive, gender-responsive, dan yang tertinggi: level gender-transformative.

Partisipan juga akan memperoleh dokumen rekomendasi perbaikan dari CARE Indonesia serta liputan khusus oleh tim Tirto.id dan Diajeng.

Pendaftaran asesmen WISe Index masih dibuka sampai bulan Agustus, dengan malam penganugerahan dan sesi berjejaring dilangsungkan pada November.

WISe Index bisa jadi langkah awal yang berarti untuk kerja sama sinergis pemerintah, organisasi sipil masyarakat, pelaku usaha, dan media dalam mewujudkan keadilan gender dan inklusivitas di tempat kerja.

Informasi terkait pendaftaran WISe, silakan akses tautan berikut: https://wise.tirto.id/

Baca juga artikel terkait GENDER atau tulisan lainnya dari Sekar Kinasih

diajeng.id - Binar
Penulis: Sekar Kinasih
Editor: Dwi Ayuningtyas