diajeng.id - Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026 menjadi pengingat keras bahwa kekejaman perang di masa lalu tidak benar-benar membuat umat manusia jera.
Dentuman rudal dan pernyataan diplomatik yang nyaring memang terdengar seperti urusan elite politik dan militer.
Namun, konsekuensi dari keputusan yang diambil di kemewahan kantor para elite politik Washington dan Tel Aviv tersebut sudah pasti menjalar ke dalam ranah paling privat di keseharian manusia biasa: rumah, dapur dan makan, sampai sekolah anak dan proses berobat di fasilitas kesehatan.
Konflik bersenjata, perang, dan berbagai serangan balasan yang mengiringinya sudah tentu merugikan semua orang dari setiap lapisan masyarakat.
Laki-laki kehilangan nyawa di medan tempur. Anak-anak kehilangan rasa aman dan masa depan yang stabil.
Pengusaha kehilangan pasar dan rantai pasok. Pegawai kehilangan pekerjaan. Orang kaya melihat asetnya tergerus oleh ketidakpastian. Orang miskin semakin terperosok dalam kerentanan.
Industri dan transportasi lumpuh, harga pangan melonjak, layanan publik melemah. Tidak ada satu pun sektor kehidupan yang kebal dari kekejaman dampak perang dan konflik bersenjata.
Kita tidak bisa menampik bahwa dalam banyak konteks, laki-laki menjadi pihak yang paling sering bertaruh nyawa di garis depan.
Pada saat yang sama, perempuan berada dalam posisi yang tak kalah rentan, bahkan situasinya sering kali lebih kompleks.
Perempuan lebih banyak bergerak di ruang-ruang manajerial rumah tangga dan keluarga, pengasuhan, distribusi pangan, sampai relasi sosial.
Dalam banyak masyarakat, perempuanlah “nyawa” yang merawat keberlangsungan hidup di "akar rumput" alias unit sosial terkecil: keluarga.
Ibu Rumah Tangga, ibu pekerja, anak perempuan breadwinner, kakak atau adik pencari nafkah utama, nenek, bibi, caregiver, Pekerja Rumah Tangga adalah segelintir peran yang diampu perempuan untuk memastikan anak tetap makan, lansia tetap dirawat, rumah bersih, keluarga tetap terhubung, dan komunitas tetap saling menopang.
Di tengah konflik yang memaksa perempuan untuk terus hadir dan menjalankan peran-peran berlapis, kesehatan mental menjadi harga yang harus dibayar.
Demikian disampaikan seorang perempuan hamil berusia 27 tahun dari Khan Younis, Gaza, dikutip dari artikel di situs United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA).
“Aku belum bisa memprioritaskan kesehatanku karena aku adalah caregiver utama untuk anak-anakku, mengambil peran ganda sebagai bapak dan ibu mereka," ujar ibu dari tiga anak ini.
Hampir 2 juta orang atau nyaris 85 persen populasi Gaza telantar karena kehilangan tempat tinggal akibat perang. Mereka harus bertahan hidup tanpa akses air bersih, makanan, listrik, layanan kesehatan.
Diperlukan perjuangan luar biasa untuk merawat anak dan menjaga diri, terutama ketika perempuan sedang mengalami menstruasi atau harus menyusui di pengungsian, tanpa adanya privasi serta layanan kebersihan dan jaminan keamanan memadai.
Data UN Women menunjukkan bahwa dampak perang terhadap kesehatan mental perempuan sangat signifikan.
Di kawasan konflik Gaza, tingkat depresi dan kecemasan pada perempuan dilaporkan jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum di kawasan nonkonflik.
Kembali melansir artikel dari situs UN DESA, sejak invasi Rusia pada 2022, jutaan perempuan Ukraina menjadi pengungsi internal maupun lintas negara.
Di luar beban logistik dan ekonomi, mereka menghadapi tekanan psikologis berat, seperti kekhawatiran atas keselamatan pasangan atau anggota keluarga yang tertinggal di medan perang, hingga tanggung jawab tunggal mengasuh anak di negara asing.
“Anak-anakku tidak bisa tidur, kami kelelahan, karena terus-terusan mendengar dentuman bom," kata Snejana, seorang ibu dari Odessa.
"Aku menyetir mobil dengan jendela terbuka untuk menunjukkan [ke petugas yang patroli di jalanan] bahwa kami membawa anak-anak, sampai tiba di perbatasan negara. Aku baru bisa bernapas lega setelah kami berhasil menyeberang perbatasan," ujar Snejana lagi.
Di Georgia, yang pernah mengalami konflik bersenjata dengan Rusia pada 2008, penelitian pascakonflik menunjukkan tingginya prevalensi gangguan stres pascatrauma (PTSD) di kalangan perempuan, terutama yang terpaksa mengungsi dan kehilangan sumber penghidupan.
Ketika infrastruktur runtuh, layanan kesehatan terganggu, sekolah tutup, distribusi pangan terhambat, beban itu secara sosial dan kultural sering dialihkan ke pundak perempuan.
Mereka harus mencari alternatif pangan, merawat anggota keluarga yang sakit tanpa dukungan memadai, sekaligus menjaga stabilitas emosional anak-anak yang menyaksikan kekerasan.
Ironisnya, kerja-kerja perawatan ini jarang diakui sebagai bagian dari “kerugian akibat perang.”
Padahal, tanpa kerja reproduktif dan perawatan yang dilakukan perempuan, daya tahan masyarakat dalam konflik akan jauh lebih rapuh. Perempuan menjaga agar kehidupan tetap berjalan, meski dalam kondisi yang nyaris mustahil.
Ketika kita membicarakan perang, kita tidak hanya menghitung jumlah tank dan amunisi yang dikerahkan, korban militer, atau kerugian fiskal negara.
Kita juga harus ingat untuk menghitung air mata yang tidak tercatat, malam-malam yang dilalui para ibu tanpa tidur nyenyak, kecemasan yang mengendap bertahun-tahun, dan trauma yang diwariskan lintas generasi.
Editor: Sekar Kinasih
