diajeng.id - Di tengah puing-puing bangunan yang runtuh dan debu yang belum sepenuhnya mereda akibat bencana, ada satu kebenaran yang sering luput dari perhatian kita; perempuan hampir selalu menjadi kelompok yang paling tangguh sekaligus paling rentan.
Perempuan tidak hanya berperan sebagai kelompok yang terdampak, tetapi juga sebagai pemimpin, penggerak komunitas, penyedia layanan kemanusiaan, serta pengambil keputusan dalam upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana.
Dalam rangka menyambut Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026, Koalisi Women in Local Humanitarian Leaders (WLHL) menggelar diskusi daring dan luring yang bertajuk "Bagaimana Kita Memaknai Kepemimpinan Perempuan dalam Kerja Kemanusiaan?" pada Rabu (14/10).
Salah satu pembicara dalam diskusi ini, Mumtahanah dari LBH APIK Banten, membagikan lembar demi lembar hasil pengamatan lapangan yang menegaskan betapa krusialnya kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan.
Jejak itu dimulai pada akhir tahun 2018, ketika tsunami menerjang pesisir Banten. LBH APIK bergerak ke Sumur Jaya untuk menyalurkan bantuan logistik. Namun, di sana mereka tidak hanya melihat kerusakan fisik.
"Di antara gedung sekolah yang hampir roboh semuanya, di situ anak-anak dikumpulkan, di situ kita bisa healing bersama, diajak bermain, menari, bernyanyi, kemudian bermain games. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Ya, tapi tetap saja, di sana saya lihat ibu-ibu yang berperan untuk menjaga anaknya. Bagaimana bisa bertahan hidup dari bencana yang sedang mereka hadapi," kata perempuan yang akrab disapa Kak Imun.
Kak Imun menyebutkan, kehadiran perempuan tidak berhenti pada upaya bertahan hidup, tetapi juga pada keberanian menggerakkan komunitas.
Melalui kerja sama dengan lembaga lokal seperti PATTIRO Banten dan Komunitas Perempuan Tanggap Darurat, penyuluhan pencegahan kekerasan berbasis gender gencar dilakukan dan ada dampaknya.
"LBH APIK juga pernah menjadi bagian dengan datang untuk memberikan penyuluhan, seperti bagaimana ketika di tempat bencana ada korban korban kekerasan, langkah apa yang bisa dilakukan saat itu? Nah itu berefek kemudian," ucap Kak Imun.
Kak Imun melanjutkan, tidak lama setelah itu ada laporan kasus kekerasan seksual pada seorang anak yang dilakukan oleh tetangganya di masa pascabencana. Saat itu, sang ibu bersama tokoh lokal bernama Bu Titin langsung meminta bantuan kepada LBH APIK untuk mendampingi korban.
"Itu jadi lapor kepolisian, kemudian melakukan BAP, melakukan visum juga. Nah, kita bisa melihat bahwa itu satu kasus saja. Tapi saya percaya bahwa banyak kasus yang terjadi ketika ada bencana. Korbannya umumnya adalah perempuan dan anak, ini kasus yang kami dampingi," jelas Kak Imun.
Penuturan Kak Imun menunjukkan betapa kerentanan perempuan dan anak berlipat ganda saat krisis terjadi. Akibat dampak ekonomi pascabencana, sebuah keluarga harus berpisah; sang ibu terpaksa menjadi pekerja migran demi menyambung hidup dan menitipkan anaknya kepada tetangga. Malangnya, anaknya menjadi korban kekerasan seksual oleh suami dari pengasuhnya.
Cerita pilu ini menggambarkan rantai kerentanan yang saling berkaitan: korban bencana, krisis ekonomi, perceraian, hingga kekerasan seksual. Di kamp-kamp pengungsian, potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pun melambung tinggi, meski sering kali tak terdata.
Menariknya, di balik rentetan situasi rentan tersebut, inisiatif untuk menolong paling nyaring datang dari perempuan.
Mumtahanah lalu menceritakan juga pengalamannya di komunitas alumni sekolahnya. Saat terjadi tsunami Banten, banjir Sajira tahun 2020, hingga banjir Serang tahun 2022, kelompok perempuanlah yang selalu mengambil inisiatif.
Menanggapi Mumtahanah, Syamsul Ardiansyah selaku moderator dari dompet Dhuafa menyatakan apa yang dilakukan para perempuan tersebut bertolak belakang dengan pola kerja maskulin yang kerap menuntut upah atau biaya lelah.
"Contohnya, di kelompok saya, yang punya inisiatif adalah perempuan. Laki-laki kemudian hanya dimintai tolong. Misalnya untuk menjadi driver, kemudian kita masih harus membayar uang rokoknya, harus membayar uang lelahnya. Kalau perempuan-perempuan yang terlibat, teman-teman saya yang perempuan itu, enggak ada itu upahnya," papar Syamsul.
Kondisi ini, menurut Syamsul, terlihat jelas, "Kelihatan ya, bahwa memang perempuan di garda terdepan ketika terjadi bencana, tapi perempuan juga yang berpotensi menjadi korban kekerasan di bencana itu."
Perempuan bergerak secara sukarela, membawa ketulusan dan kemampuan adaptif yang menjadi esensi utama dari kerja kemanusiaan.
"Lagi-lagi inisiatif untuk memberikan respons kepada bencana itu perempuan. Jadi memang terbukti bahwa kepemimpinan perempuan dalam kebencanaan itu memang sudah tidak bisa disangsikan lagi," tutur Syamsul.
Namun, kegigihan masyarakat setempat acap kali berbenturan dengan celah besar dalam respons pemerintah.
Negara cenderung berfokus pada pemulihan fisik, membangun jembatan dan hunian sementara, tetapi abai pada pemulihan psikologis dan ekonomi warga. Padahal, perangkat hukum seperti UU PKDRT, UU TPKS, dan UU Perlindungan Anak sudah ada.
"Di kasus yang pertama tadi bahwa saya melihat bahwa adanya ketidakhadiran negara. Pemulihan-pemulihan yang dilakukan negara lebih pada pemulihan fisik," tegas Syamsul.
Saat negara masih lambat hadir, kepemimpinan perempuanlah yang merawat harapan dan menjaga esensi kemanusiaan tetap hidup di tengah krisis.
Artikel menarik lainnya juga bisa dibaca di sini.
Editor: Sekar Kinasih
