diajeng.id - Generasi Z tumbuh di tengah derasnya arus informasi digital. Berbekal akses internet dan paparan terhadap berbagai gerakan sosial di dunia, generasi ini memiliki peluang untuk membayangkan politik dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya.
Namun, apakah keterbukaan informasi dan hadirnya anak muda di ruang politik cukup untuk mengubah cara kekuasaan bekerja di Indonesia?
Pakar hukum tata negara sekaligus pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengajak publik mempertanyakan hal tersebut bersama-sama.
Dalam pandangan Bivitri, membicarakan Gen Z dalam politik tidak cukup berhenti pada karakter generasi atau jumlah anak muda yang berhasil menduduki jabatan publik. Fenomena politik Gen Z perlu ditempatkan dalam konteks sejarah politik Indonesia, relasi masyarakat dengan partai politik, serta jaringan elite yang tetap memengaruhi akses terhadap kekuasaan.
"Secara umum generasional dalam banyak kajian politik dan sosiologi, kita akan menemukan banyak sekali catatan soal bagaimana keengganan Gen Z, misalnya, terhadap yang namanya struktur politik," ujar Bivitri saat webinar hasil survei oleh komunitas peneliti Marepus Corner bertajuk “Gen Z di Parlemen Daerah: ‘Perintis’ Perubahan atau ‘Pewaris’ Kuasa Elite?”, Rabu (28/10).
Menurut Bivitri, meski Gen Z enggan berhadapan dengan struktur tersebut, mereka tetap harus menghadapinya dan belum tentu memberi ruang bagi perubahan substantif.
Namun, Bivitri meyakini peluang perubahan itu tetap ada, dengan catatan; tantangannya bukan sekadar membawa lebih banyak anak muda masuk ke dalam parlemen, tetapi memastikan mereka mampu mengubah relasi antara masyarakat, partai politik, dan kekuasaan.
Karakter generasi tidak bisa dilepaskan dari konteks Indonesia. Inilah yang menjelaskan mengapa ada kecenderungan dalam masyarakat sipil untuk bersikap skeptis terhadap partai dan lebih nyaman berada di luar politik elektoral.
"Bayangkan di Indonesia, soal massa mengambang, itu dampaknya ada dua. Tadi saya membicarakan partai politiknya. Ya, yang pragmatis, tidak ideologis. Tapi bagi masyarakat sipil, jadinya juga sangat alergi pada partai, kan kita enggak bisa hanya jadi gerakan moral. Karena kalau kita hanya menjadi gerakan moral seperti yang terjadi pada tahun 98, yang terjadi adalah arenanya kita buka, kita pergi karena itu hanya gerakan moral, yang mengisi adalah partai-partai politik yang beroperasinya masih sangat pragmatis," terang Bivitri.
Bivitri melihat keterputusan Gen Z dari pengalaman langsung generasi sebelumnya terhadap Orde Baru sebagai kemungkinan peluang untuk membangun relasi politik yang berbeda. Namun, peluang tersebut tidak otomatis menghasilkan perubahan.
Apabila anak muda hanya masuk ke institusi yang masih dikuasai jaringan lama, regenerasi bisa berakhir sebagai pergantian usia tanpa perubahan substansial.
Selain itu, Bivitri mengingatkan beberapa hal. Evaluasi demokrasi pasca-Reformasi tidak cukup berfokus pada aturan dan institusi formal. Pemetaan aktor serta jaringan kekuasaan, termasuk pengaruh elite partai pusat terhadap dinamika politik daerah, perlu mendapat perhatian. Pembenahan undang-undang pemilu saja tidak cukup apabila pola penguasaan kekuasaan tetap berlangsung dalam bentuk baru.
Gerakan sosial yang ingin mendorong perubahan berkelanjutan juga membutuhkan struktur dan organisasi, bukan sekadar semangat kolektif atau gerakan tanpa kepemimpinan. Keterlibatan dalam politik formal, termasuk partai, perlu dilihat secara substantif sebagai salah satu jalan untuk memperjuangkan perubahan, bukan sekadar sesuatu yang harus dijauhi.
Membuka Akses, Bukan Sekadar Mengganti Generasi
Bivitri menggarisbawahi bahwa masuknya generasi muda ke parlemen belum tentu menandakan perubahan mendasar.
Maka diperlukan transparansi biaya pencalonan dan sumber pendanaan kandidat, penilaian yang lebih setara terhadap pengalaman organisasi dan masyarakat sipil, serta keterbukaan mengenai hubungan keluarga dengan pejabat aktif untuk memperkuat pengawasan dan mencegah konflik kepentingan.
Selain menyorot kuantitas anak muda yang berhasil memperoleh kursi parlemen, kita perlu kritis mempertanyakan siapa saja yang memiliki kesempatan untuk masuk, melalui jalur apa mereka terpilih, dan kepentingan siapa yang mereka wakili.
"Kalau pikiran itu tidak kita bongkar dari sekarang, terutama dengan ada momentum gerakan sosial di Eropa dan di banyak tempat lain terus menerus, kita bicarakan bahwa gerakan politik itu baik untuk mendorong perubahan yang sifatnya transformatif," tukas Bivitri.
Artikel terkait lainnya juga bisa dibaca di sini.
Editor: Sekar Kinasih
