diajeng.id - Di berbagai belahan dunia, perempuan aktif sebagai penggerak aksi, pengelola gerakan, sekaligus pemimpin protes atau demonstrasi.
Sejarah mencatat setiap aksi memiliki tujuan beragam yang muaranya satu; kesejahteraan hidup perempuan.
Mulai dari aksi Hari Perempuan Internasional pertama tahun 1911 di daratan Eropa yang menuntut hak pilih perempuan dan hak-hak perempuan sebagai pekerja, sampai kampanye International Wages for Housework pada 1972 yang menyerukan bahwa perempuan di ranah kerja domestik dan kerja perawatan harus digaji.
Kesempatan yang lebih terbuka bagi perempuan pada masa kini untuk mengenyam pendidikan dan bekerja tidak luntur dari perjuangan para perempuan di periode-periode sebelumnya.
Namun, masih banyak PR yang harus dikerjakan karena ketimpangan gender belum sepenuhnya berhasil dienyahkan. Masih marak terjadi kekerasan berbasis gender dan berbagai praktik diskriminatif terhadap perempuan. Perjuangan harus terus dilanjutkan.
Protes terhadap Femisida di Kenya (2026)
Pada 1 Juni 2026 yang lalu, ribuan masyarakat Kenya yang didominasi perempuan melangsungkan protes terhadap kasus kekerasan perempuan yang semakin marak di negara mereka.
Dilansir dari Al-Jazeera, pembunuhan Rachel Wandeto menggerakkan banyak orang untuk ikut serta dalam protes tersebut. Wandeto adalah penyanyi gospel yang meninggal dunia pada Mei silam setelah mengalami luka parah di tubuhnya akibat diserang dengan bensin dan api oleh pihak tak dikenal.
Demonstran mendesak pemerintah untuk menjadikan kasus kekerasan berbasis gender sebagai krisis negara. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu 40 hari, mereka akan melangsungkan protes berskala nasional.
Perempuan Pekerja Gig India Menuntut Perlindungan Pekerja (2026)
Gig and Platform Service Workers Union (GIPSWU) atau Serikat Pekerja Layanan Gig dan Platform memimpin aksi di New Delhi (Jantar Mantar), Mumbai, Jaipur, dan Bengaluru untuk menuntut pemerintah India agar merumuskan pengakuan hukum bagi para pekerja gig atau freelancer.
Pekerja gig mengakui banyaknya eksploitasi yang mereka terima dari tempat pekerjaannya. Seema Singh, ketua dari GIPSWU mengaku dirinya menerima ancaman dari polisi begitu menyuarakan keluhannya.
Kasus Singh bukan satu-satunya, banyak pekerja mengalami kekerasan seksual, pelanggaran privasi, sampai pemblokiran identitas yang menghambat sumber penghasilan mereka.
Protes yang berlangsung pada awal tahun 2026 ini dilakukan agar para pekerja gig mendapatkan perlindungan layak dari negara yang menaungi mereka.
Protes Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan di Brasil (2025)
Pada Desember 2025 lalu, jalanan di Rio de Janeiro, Sao Paulo, dan berbagai kota di Brazil dipenuhi para demonstran yang mengecam fenomena femisida. Banyak partisipan demo mempunyai orang terdekat yang menjadi korban femisida atau bahkan mengalaminya sendiri.
Di tahun sebelumnya, tahun 2024, Brazil mencatat angka tertinggi korban femisida semenjak tahun 2015, yakni 1.492 perempuan. Protes dilakukan agar semakin banyak orang memahami realitas mengerikan yang mengancam perempuan ini.
Salah satu demonstran, Alline de Souza Pedrotti, memiliki saudara perempuan yang dibunuh oleh karyawan yang tidak terima memiliki bos perempuan.
“...aku terus berjuang meski dalam rasa sakit dan aku tidak akan berhenti. Aku ingin ada perubahan dalam undang-undang dan protokol baru untuk mencegah kejahatan semacam ini terulang kembali,” jelasnya kepada The Associated Press.
Tuntutan Childcare yang Layak di Demonstrasi Inggris (2022)
Total ribuan demonstran yang mayoritas terdiri atas kaum ibu memenuhi kota-kota besar di Inggris dalam aksi bertajuk March of the Mummies pada 2022 silam.
Ibu-ibu kompak membawa keluarga termasuk anak-anak mereka melakukan aksi demonstrasi di ibukota London. Aksi ini juga berlangsung di Bristol, Glasgow, Norwich, Manchester, dan Birmingham.
Mereka memakai kostum perban, vampir, dan topi penyihir untuk menyemarakkan aksi protes yang mendesak pemerintah untuk memerhatikan kesejahteraan para orang tua pekerja.
Tuntutan yang disuarakan antara lain harga terjangkau untuk layanan penitipan anak, gaji yang layak untuk cuti orang tua, serta jam kerja yang fleksibel bagi orang tua pekerja.
Aksi ubu ingin menegaskan bahwa childcare atau layanan pengasuhan anak memegang peran penting dalam mendukung kesejahteraan orang tua yang bekerja.
Pemerintah juga diminta untuk memerhatikan pekerja perempuan yang sering kali harus mengorbankan gaji mereka saat memiliki anak.
Aksi Stop Period Poverty! di AS (2019)
Sampai saat ini, masih banyak perempuan yang belum memiliki akses terhadap produk-produk menstruasi seperti pembalut, tampon, atau cangkir menstruasi.
Meskipun termasuk dalam produk yang seharusnya mudah diakses, produk ini memiliki harga tinggi. Permasalahan tersebut disuarakan oleh para perempuan Amerika Serikat pada aksi i Hari Menstruasi Nasional 2019.
Aksi juga menyoroti para perempuan dari kelompok marjinal yang belum bisa ikut serta dalam protes tersebut.
Mereka menuntut agar para perempuan yang berada di penjara, penahanan imigrasi, kelas ekonomi rendah, dan keluarga imigran bisa mendapatkan akses terhadap produk menstruasi.
“Ini bukan perkara menstruasi semata, tetapi juga kesetaraan gender dan perjuangan pembangunan global,” jelas Nadya Okamoto, co-founder kelompok PERIOD yang turut mengelola aksi.
Para perempuan yang ikut serta mengharapkan produk menstruasi bisa lebih mudah dibeli oleh perempuan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan kondisi.
Penulis: Maria Gratia Rosarina
Editor: Sekar Kinasih
